Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh

**Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)** adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya Pemberdayaan Perempuan diberbagai Bidang Pembangunan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak Kekerasan, termasuk Perdagangan orang yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat.

Dasar Pembentukan P2TP2A

•UUD 1945 UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Jo Rekomendasi Umum PBB No. 19 tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap Perempuan jo. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

•UU No. 23 tahun 2002 . Diperbaharui UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

•UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

• UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

•Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota

•Permeneg PP No.1 Th 2007 Ttg Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan penanganan KDRT • PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan atau Korban TPPO

•Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

•Permeneg PP No.2 Th 2008 Ttg Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan

•Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

•Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

•PP No1 Th 2009 Ttg SPM Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban TPPO Kabupaten/Kota

•Permen PP No. 1 Tahun 2010 Tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

•SKB (Surat Kesepakatan Bersama) Tiga Menteri dan KAPOLRI tertanggal 25 September 2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

•Permen PPPA RI Nomor 6 tahun 2015 tentang sistem pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

•Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur perangkat daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pasal 2 ayat 3)

Dasar Hukum konteks Aceh

¨Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak

¨Qanun nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan anak

¨Qanun nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

¨SK Walikota Banda Aceh nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pembentukan P2TP2A korban kekerasan